Hukum Adalah Untuk Manusia

           OLEH : REKI WAHYUDI (HMI P3A)

                             SEMESTER : 4

     Sejak beberapa ribu tahun lalu hampir semua ahli hukum sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Apa yang ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun lalu : ''Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht", masih tetap berlaku. Hal ini mengakibatkan ada ruginya, yakni ia tidak dapat mengutarakan keadaan sebenarnya dengan jelas.

     Pada umumnya hukum itu berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum dapat diibaratkan sebagai papan penunjuk yang selalu memperingatkan dalam melayani masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya dalam menjalankan hukum tidak sekedar menurut hurufnya, tekstual dari peraturan (a la lettre, ad litterram), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari hukum.

     Lagi pula, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Hukum semata-mata bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi atau robot yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral dan haruslah dijalankan dengan kepedulian dan empati serta rasa-perasaan terhadap penderitaan rakyat untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

     Hukum selalu membahas cara bagaimana mendorong untuk memberikan yang lebih baik kepada bangsanya yang konotasinya adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti.

     Hukum hadir ditengah-tengah kehidupan manusia disebabkan karena terjadinya kesalahan-kesalahan mendasar pada cara hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukanlah hukum untuk mengatur masyarakat suatu bangsa dalam negara yang dapat mendatangkan manfaat dengan mengurangi segala penderitaan yang selama ini di alami. Nah, dari penjelasan di atas telah jelas bahwasannya hukum adalah untuk manusia bukan manusia adalah untuk hukum.

Suka dan Duka WNI eks ISIS

                    OLEH : REKI WAHYUDI
                    SEMESTER : 4 (HMI P3A)

     Persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota kelompok bersenjata ISIS ke Indonesia menjadi isu perdebatan yang panjang dan memantik berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Namun itu lah kisah WNI di Timur Tengah yang penuh suka dan duka.

     Salah satunya Mahfud MD, menurut pendapat pribadinya tidak ingin WNI eks ISIS dipulangkan. Lantaran, WNI terduga teroris lintas batas itu bisa mengancam dan berbahaya bagi penyebaran paham teroris di tanah air.

     Di samping itu juga ada praktisi menyatakan eks ISIS untuk dipulangkan menurut Mardani Ali Sera, Mardani setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS dilakukan dengan menyertakan Program deradikalisasi, melibatkan Kementrian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementrian Sosial, hingga Kementrian Bidang Perekonomian. Jangan sampai eks ISIS pulang, merasa tak diperhatikan Negara dan akhirnya kembali menjadi teroris.

     Perlu dikaji secara detail dan teliti bagi penulis untuk mengetahui sedalam-dalamnya isu tersebut. Hal ini penulis akan mengkaji dari beberapa pandangan, yaitu :

*Pandangan Konstitusional*
     Berdasarkan UUD 45 pasal 28E ayat (1) mengamanatkan setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hal ini menjadi keharusan untuk dapat dilaksanakan. Karena semua Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Pandangan Asas Hukum*
     Selain menitikberatkan pada konstitusi tentu belum kuat. Oleh karenanya kita harus mengetahui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang cenderung Indonesia lebih menganut asas ius sanguinis dimana kewarganegaraan diperoleh oleh sebab keturunan melalui perkawinan yang sah. Artinya WNI eks ISIS berhak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sepanjang orang tersebut masih kewarganegaraan Indonesia.

*Pandangan Etika*
     Kehidupan akan menjadi tentram bila etika diprioritaskan dari segala hal. Secara kasat mata etika seseorang terlihat dari perilaku. Bila disandingan Etika dalam kaitannya terhadap WNI eks ISIS yang berarti tidak layak untuk dipulangkan. Hal ini dikarenakan Orang yang mempunyai latar belakang yang tidak baik akan membawa ketentraman yang merusak kehidupan bangsa.

*Pandangan Hukum Perdata*
     Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan cendrung sama dengan asas sanguinis hal ini terlihat bila seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Konotasinya bila ia masih terikat menjadi kewarganegaraan indonesia sepanjang keturunannya Kewarganegaraan indonesia.

*Pandangan Hukum Administrasi Negara*
     Menurut Ahli Hukum Administrasi Negara(HAN) dari Universitas Nusa Cendana (Undana) kupang, NTT, Johanes tuba WNI eks anggota ISIS sudah tidak memiliki hak lagi tinggal di indonesia. Dalam pandangan mantan kepala Ombudsman mantan perwakilan NTB-NTT itu, WNI yang memilih menjadi anggota ISIS secara otomatis sudah tidak mengakui negara indonesia sebagai negaranya.

     Lantas bagaimana dengan WNI merobek paspor yang telah diberikan padanya?
     Tidak menyebabkan hapusnya kewarganegaraan karena paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Kewarganegaraan dalam tata hukum nasional WNI eks ISIS masih berhak untuk dipulangkan.